Insident Timor-Timor

PELEPASAN TIMOR-TIMUR

Munculnya ide pelepasan Timor-Timur (Timtim) berawal dari dua opsi yang diajukan Presiden B.J. Habibi melalui referendum pada 27 Januari 1999. Opsi pertama memberi otonomi khusus kepada Timtim, dan kedua pemisahan Timtim dari Indonesia. Rakyat Timtim memilih opsi kedua, karena dinilai sebagai pilihan terbaik setelah mereka merasa disakiti selama 24 tahun oleh Indonesia.

Pada referendum 30 Agustus 1999, Timtim menyatakan merdeka dari Indonesia, hasil referendum diumumkan, dan rakyat Timtim lepas dari kuasa Indonesia. Begitu rakyat Timtim menyatakan keberaniaannya melepaskan diri dari belenggu Indonesia, kekerasan terjadi di mana-mana. Kelompok militer muncul di mana-mana, bikin onar, dan membantai orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan.

Pada masa itu, Timtim kembali ke ”titik nol”, kosong seperti tidak punya sejarah, nyawa manusia banyak tercincang layaknya ayam yang mau dipanggang. Baru tiga tahun kemudian, tepatnya pada 20 Mei 2002, Timtim resmi manjadi negara merdeka, dan mengubah namanya menjadi Timor Leste dengan bahasa resmi Portugal. Dengan meresmikan sebagai negara sendiri, kemerdekaannya diharapkan mampu memberi pencerahan baru terhadap masyarakat Timtim. Namun, kemerdekaan tidak semegah yang dibayangkan sewaktu mempertahankan dengan kucuran darah. Kemerdekaannya justru dirasakan oleh orang-orang di luar Timtim yang sengaja menyeting rakyat Timtim hidup dalam konflik.

Dengan status sebagai ”negara muda” yang stabilitas politik dan ekonominya masih sangat rentan konflik kepentingan, Timtim terombang-ambing menentukan arah masa depannya. Terlebih bila dikaitkan dengan tragedi masa lalu yang penuh darah dan pembantaian.

Buku ini mencoba memotret gejolak politik kepentingan yang terjadi sepanjang 1999 dan setelah Timtim menentukan hari kemerdekaannya. Kejahatan kemanusiaan yang pernah melenyapkan tanah Lorosae sampai saat ini masih bergentayangan dengan berbagai bentuk. Joseph Nevins, penulis buku ini, memaparkan secara gamblang kekacauan yang terjadi sebagai saksi dari insiden-insiden kekerasan pada 1999.

Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Timor-Timur yang dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) melaporkan adanya persekongkolan yang menjadi dasar bagi aksi kekerasan yang kemudian terjadi secara sistematis dan meluas. Antara lain adalah gelontaran dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemda dan alokasi anggaran rutin pembangunan daerah dan dana jaring pengaman sosial (JPS) untuk membiayai pembentukan dan perekrutan anggota pamswkasrsa. Bukan hanya itu, TNI terbukti juga memasok berbagai persenjataan kepada milisi. Mulai jenis SKS, N-16, Mauser/G-34, granat, pistol, termasuk sejumlah senapan rakitan (hlm. xx)

Dalam catatan Joseph, pada September 1999 TNI dan milisi melakukan sejumlah pembunuhan, pembakaran rumah-rumah, pengusiran secara paksa terhadap warga Timtim yang memilih untuk merdeka dalam referendum yang dilaksanakan PBB. Setelah seperempat abad dalam pendudukan Indonesia, sekitar 1.000 sampai 2.000 warga sipil Timtim terbunuh hanya dalam beberapa bulan sebelum dan beberapa hari sesudah referendum 1999. Sekitar 500.000 orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan lari mengungsi.

Namun, kasus yang paling menonjol dan sampai saat ini masih memberi embrio terjadinya konflik baru, antara lain pembantaian di Gereja Liguica, pembunuhan warga Kailako di Bobonaro, penghadangan rombongan Manuel Gama, eksekusi penduduk sipir di Boronaro, dan penyerangan rumah Manuel Carrascalao. Juga kerusuhan di Dili, penyerangan diosis Dili, penyerangan rumah Uskup Belo, pembakaran rumah penduduk di Maliana, penyerangan kompleks gereja di Suai, dan pembunuhan di Polres Maliana. Termasuk pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes serta pembunuhan rombongan rohaniawan di Lospalos (hlm. xxii)

Joseph merekam sendiri tindak kekejaman yang tidak manusiawi secara langsung di Timtim. Dia berada di tengah kekacauan dan amuk massa pada 1999 itu. Bagi dia, semua tragedi menjadi sebuah pertanyaan dan gugatan reflektif ihwal carut-marut kemanusiaan yang terus terjadi di berbagai belahan dunia.

Bagi Joseph, buku ini menjadi sebuah media kritik dan evaluasi di tengah berbagai tragedi mengenaskan dunia yang terus terjadi tanpa henti. Penulis sadar bahwa tragedi yang terjadi di Timtim tidak bisa dipotret seutuhnya, secara sempurna, tetapi dia melihat bahwa tragedi itu harus disuarakan, agar menjadi keprihatian masyarakat dunia.

Di tengah maraknya tindak kekerasan, buku ini menjadi bahan renungan tersendiri bagi Indonesia. Meski Timtim sudah tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia, sejarah tidak akan pernah melupakan bahwa Indonesia pernah mengobrak-abrik rakyat Timor-Timur.

Buku ini mungkin akan memerahkan telinga para petinggi TNI dan Polri, karena banyak informasi yang menelanjangi sepak-terjang tentara dan polisi selama bertugas di sana. Kejahatan kemanusiaan adalah derita bagi semua orang, dan semua orang bisa merasakan perihnya.

Penjajahan

Permulaaan penjajahan. Dimulai semenjak kedatangan bangsa bangsa barat seperti Portugis, Ingriss dan Belanda.pada tahun tahun 1515. itu untuk Papua.

Kemerdekaan RI 1945-Papua masih berjuang selama kurung waktu yang cukup lama, sekitar 1945-1957 indonesia masih terjadi sengketa, perlawanan perlawanan dari pemuda pemuda Indonesia, untuk mengusir penjajahan dari bumi pertiwi, saat saat itu juga Papua masih berjuang sendiri untuk kemerdekaannya sendiri.

v      Portugis-1915  Isla del Oro=Pulau Emas (Gold Island)

Belanda, Ingris, Bagi papua mjd 2 bagian timur yang diduduki oleh Inggris  dan bagian barat yang dimili oleh Belanda, Belanda pada 24 Agust 1928 diploklamirkan diteluk periton di Manokwari saat itulah Belanda memulai suatu aktivitas pemerintahan Nueva Guinea’

Saat itu rakyat papua melawan kedatangan bangsa kulit putih di Tanah Papua.

Kata sukarno nasib sama?  Ini di pertanyakan sebab dalam konteks mana dan atas dasar apa pertanyaan itu muncul?

v      Sama sama di jajah belanda, itu benar tapi, kita bisa lihat dari lama penjajahan, cara di jajah, system yang di pakai oleh belanda saat di jajah semuanya itu beda.

Lama dijajah Indonesia selama 350 tahun dan papua lebih kurang dari 63  tahun.

Hubungan penjajahan Indonesia dan hubungan penjajahan Papua barat.hampir tidak pernah baku ketemu,

v      System beda sebab di Papua lebih pada pemberdayaan warga setempat sementara di Indonesia di canankan nya voc-kerja paksa.

v      Dua gubernur belanda yang berbeda

Gubernur jendral yang meminpin ke dua bangsa ini pun berbeda, untuk gubernur jendral belanda di Indonesia di bawah pengawasan pemerintahan Hindia belanda dan untuk papua dibawah pengawasan pemerintahan pusat kerajaan belanda di belanda.pemerintahan belanda papua waktu itu dinamakan nedeland new guinea

Kedudukan kedua gubernur itu pun berbeda untuk hindia belanda berkedudukan di Batavia sedangkan untuk Nederland New Guinea berkedudukan di Hollandia/Port Numbay/ Jayapura papua. Masing masing mempertanggung jawabkan administrasi nya kepada ratu Belanda atas nama masing-masing kekuasaan. Gubernur Hindia Belanda bertanggung jawab atas nama pemerintahan Hindia Belanda dan Gubernur Pemerintahan Nederlands New Guinea bertanggung atas nama Pemerintahan Nederlands New Guinea. dan mereka dua ini tidak punya hubungan apa apa saat itu,

Letak dan kedudukan mereka

Letak gubernur jendral Hindia Belanda di Batavia di Jawa, sedang gubernur jendral Nederlands New Guinea berkedudukan di Port Numbay/ Hollandia/ Jayapura.Papua.

v      Perlawanan Indonesia dan Papua

Sama-sama berjuang untuk merdeka. Rakyat Papua berjuang untuk Papua merdeka sedangkan rakayat Indonesia berjuang untuk Indonesia merdeka

Gerakan etis = 20 mei 1908

Kemerdekaan RI

v      NKRI- Sabang- Ambonia- 12 Agustus 1945 Hatta di Saipan- Vietnam 1943- 1945 agresi militer belanda kepada Indonesia

Tahun tahun ini Papua adakan perlawan agresi untuk merdeka sendiri

? Status Papua

v      KMB > 1959-Status Dekolonisasi > Senketa > 1 des 1961 Defacto menjadi sah > dejure tidak melanggar hukum Indonesia & Internasional

v      Umur sejarah bangsa papua baru 19 hari setelah di proklamirkan di manokwari 1961. dan di Alun-alun Uatara di jogja pada Tanggal 14 Desember 1961 bersamaan dengan ditetapkan suatu komando tertinggi(KOTI) Pembebasan Irian Jaya barat, president RI (Sukarno) Berpidato keluarkan Maklumat/ Mendeklarasikan  Tiga Komando Rakyat (Trikora) yang berisi .

1.Gagalkan Negara Boneka buatan Belanda

2.Bersiaplah untuk Memobilisasi Umum

3.Kibarkan Bendera Merah Puti di seluruh pelosok Tanah Papua.

Padahal disana ditanah papua telah lahir suatu Negara baru,pemerintahan yang baru secara sah,

Jadi Saat itu Bangsa Papua Merdeka di Papua dan terjajah di jogja samapai hari ini.

v      New York Agreement itu lahir dari sengketa blok barat U.S.A + blok timur Sosialis Uni Soviet bertemu melahirkan Anak haram menteri luar negeri E. Bungker dari Amerika Serikat mengeluarkan suatu surat kepada belanda (Ratu Elizabeth) untuk sementara papua diserahkan kepada suatu badan PBB (UNTEA).

Dan badan dunia PBB itu ada sekitar 150 orang dibawah pimpinan Bolivian Ortis zant dan Sekretaris Termudah waktu itu ialah kofiannan, ialah  staf ahli muda UNTEA

Kemudian jumlah mereka di kuranggi sebagian besarnya.

Dalam laporang sidang tahunan PBB Bolivian Ortis Zant mengajukan suatu Makalah kepada sidang Umum PBB yang isinya Mayoritas Masyarakat Papua ingin mau merdeka. atau 99% warga pribumi papua ingin bebas. Namun Amerika Serikat dan delegasi dari Indonesia tidak menerima dan tidak merespon apa apa tentang makalah itu.

v     TUGAS UNTEA

-Melatih-Membing- bing- Memberdayakan- Memandu- Mengkaderkan Orang Papua, suatu negra yang baru merdeka dan  pemerintahan yang baru terbentuk waktu itu,

pasukan PBB yang dikirim kepapua waktu itu tidak banyak dan mereka lebih banyak diam terhadap situasi/ keadaan papua saat itu yang sangat menkhawatirkan itu.

Tahun tugas persiapan UNTEA di papua di berikan selama lima tahun, namun waktu itu di persingkat menjadi 5 bulan.

MASYARAKAT DAN EKONOMI POLITIK PAPUA

Seluruh Pemimpin/Tokoh tokoh Papua waktu itu mereka menemukan ada seratus ribu lebih warga papua yang habis dibangtai oleh TNI/Polri semenjak Papua diberintegrasikan kepada NKRI.

Maka mereka waktu itu melihat bahwa kasus HAM paling Terbesar didunia terjadi di tanah papua selama itu. Dan sampai hari ini,Maka itu,

Seluruh Komponen Tokoh Papua bersatu dan mengadakan suatu musyawarah menghasilkan dua agenda pokok yaitu:

1.mengampaikan hasil keputusan musawarah kepada Presiden RI B.J.Habibie yang isinya memintah pemerintahan NKRI untuk membuka suatu dialog nasional papua yang di pasilitasi oleh NKRI sendiri.dan

2. merencanakan mengadakan suatu konggres papua II 2000.

Sebelum congress 2000 diadakanya suatu dialog (musawara besar bangsa papua) antar pemimpin tokoh tokoh papua dilaksanakan hasil kesepakatan Foreri.

TIM SERATUS

Tim seratus ini mengampaikan hasil keputusan Foreri kepada President RI B.J.Habibie. dan hasilnya dia katakana Pulang Renungkan di Papua. Setelah renungkan mereka memintah dibukanya suatu dialog nasional bagi papua untuk meluruskan sejarah mereka.yang kemudian menuju pada suatu Referendum bagi mereka. Dan hasilnya nol dan tidak ditanggapi oleh president . akhirnya mereka pulang kepapua untuk mengadakan congress papua II 2000.

KONGRES PAPUA 2000

Congress papua II 2000 menghasilkan

1.memintah kepada pemerintahan NKRI, PBB (UNTEA), Amerika Serikat, Belanda untuk bertanggung jawab segala pelanggarang HAM papua. Sebab jumlah korban warga papua yang di laporkan di forum Foreri melebihi 1000 jiwa yang tewas semenjak papua berintegrasi dengan NKRI.

2. memintah membuka dialog nasional dan internasional bagi bangsa papua

Hasil congress diumumkan kepada seluruh bangsa papua disampaikan dan disampaikan kepada president RI abdul rahman wahid.

3. Meminta Badan Dunia PBB segerah Meluruskan sejarah mereka (New York Agrement pont 18 seluruh orang dewas papua diharuskan ikut berpartisipati dalam suatu penentuan nasib sendiri.). (REFERENDUM).

OTONOMI KHUSUS PAPUA

Namun sayangnya secara sepihak tuntutan mereka di jawab dengan Otonomi Khusus papua secara sepihak oleh pemerintahan Jakarta.lewat tekanan pejabat pejabat lokal Maka pada tahun 2001 dihasilkannya suatu undang undang otonomi khusus papua “Undang undang Otsus Papua No. 21 2001.” bagi papua. Katanya sebagai hasil keputusan terakhir bagi status politik papua.         

MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP)

Dan kemudian dibuatnyalah suatu aturan-aturan kontitusi dan  undang undang MRP/ serta Undang undang kontitusi Pemekarang Propinsi Papua.

Undang undang tentang MRP diatur dalam UU-MRP No 45 Tahun 2004. yang baru di berikan oleh presient SBY sebagi Kado Natal bagi papua. pada tanggal 26 tahun 2004 di Port Numbai, Papua.

PEMEKARANG PROPINSI-KABUPATEN

Ini banyak mengitakan berbagai pertentangan pertentangan antara para tokoh-tokoh elite politik baik itu elie politik local maupun pusat  yang didalamnya bertentangan antara kontitusi dan undang-undang pemerintah maupun otsus dll.

MILITER –TNI/POLRI

TNI/Polri diPapua mereka merasa tidak dibutuhkan.

Khusus untuk bangsa papua selama ini hanya menginingkan danya ketentraman dan kedamaian di negeri mereka sendiri, tanpa TNI/Polri sebagi suatu bangsa yang merdeka, di tempat di mana Tuhan Allah Alam Raya Semesta menempatkannya, untuk tiap tiap suku dan tiap tiap bangsa di dunia dengan pulau pulau dan benua masing masing yang sukar dipisahkan oleh bangsa manapun dan negara manapun, sesuai dengan bahasa, warna kulit, adat istiadat, kebiasaan hidup,dll.

Suku bangsa melayu dengan asia tenggara suku bangsa Melanesia dengan bagian barat selatan kepulauan pasifik,termasuk papua barat, dan suku bangsa afrika dengan benuah afrika.

Maka selama ini ketidak cocokan antara bangsa Indonesia ras melayu dengan bangsa papua ras Melanesia di tanah papua itupun semakin menjadi jadi.tak ada titik hentinya, apalagi dengan kehadiran TNI/Polri sebagai musuh utama mereka semenjak NKRI atas dukungan Amerika Serikat mengambil alih segala kekuasaannya dipapua.sampai hari ini tak ada rasa persaudaraan disana.

TANAH ZONA DAMAI

Mengapa bangsa papua mengiginkan adanya tanah papua sebagai Tanah Zona Damai ?

Karena bangsa papua tahu dan sadar bahwa didalam sejarah mereka danya kebenarang yang di mainkan oleh pihak pihak tertentu tanpa melibatkan secara langsung orang orang papua itu sendiri.

Ajakan dan Kritikan Bagi seluruh organisasi kiri di seluruh Indonesia.

Soal masalah diss integrasi bangsa KK AMP Yogyakarta tidak mempunyai alasan banyak tentang hal ini, soal diss integrasi bangsa papua itu sendiri ada dalam kebenarang sejarah bangsa papua itu sendiri. Selama ini bangsa papua tetap dan bersih keras menuntut pelurusan sejarah papua yang pernah di benkokkan karena atas dukungan Amerika Serikat kepada pemerintahan Indonesia atas suatu kepentingan (PT.Freeport Indonesia). Maka itu, bila ada Organisasi Gerakan Kiri yang lain masih mendukung keutuhan wilayah NKRI terhadap papua berarti, KK AMP Yogyakarta membenarkan masih adanya dukungan dari organisasi tersebut kepada kapitalisme, dan neokoloniasme Amerika Serikat itu sendiri dan dunia barat. sebab masalah dissintegrasi bangsa papua itu sendiri adalah soal sejarah bangsa papua itu sendiri.

Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua Yogyakarta  membenarkan dukungan kawan-kawan organisai prodemokrasi yang lain yang selama ini dengan tekung dan tegas mendukung pelurusan sejarah secara demokrasi dan bermartabat yang pada akhirnya akan membawa suatu kesepakatan secara damai, jujur, dan adil. melalui suatu mekanisme praktek nasional maupun praktek internasional yaitu melalui suatu dialog nasional maupun internasional serta melalui suatu mekanisme ”Referendum”

KK AMPYogyakarta masih membenarkan bahwa seluruh organisasi yang selama ini masih ikut berjuang menguarakan; 1.Pelurusan sejarah bangsa papua, 2. diadakanya dialog nasional maupun dialog internasional.  3.diadakanya suatu mekanisme Internasional yaitu Referendum bagi papua, ada benarnya karena KK-AMP Yogyakarta tidak akan duduk berbicara bersama kawan kawan tentang kebenarang adanya Undang-undang Dasar Negara Repoblik Indonesia tahun 1945 alinea 1”bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak bangsa papua juga” Pengakuan pemuda Indonesia John Papua tidak ada maka, KK-AMP Yogyakarta berniat untuk tidak mencampuri sejarah bangsa Indonesia, namun untuk pelurusan pembenaran sejarah itu kami ada.

KK-AMP Yogyakarta melihat bahwa,Yang bisah membenarkan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri adalah mereka/organisasi yang turut mendukung perjuangan pelurusan sejarah bangsa papua itu sendiri.

Dibawa ini Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua Yogyakarta Membeberkan Bukti bukti dukungan Amerika Serikat kepada Indonesia atas nabsu keganasan kepentingan PT.Freeport Indonesia. Dipapua yang telah menandatangani 2 tahun sebelum diadakanya Pengerahan papua dari untea kepada Indonesia yang di sebut kemudian dengan nama PEPERA 1969.

Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro selama hampir tiga dekade bermukim diSwedia dan berkewarganegaraan Swedia.lahir di desa Tiro, kabupaten Pidie, Aceh, 25 September 1925 – meninggal di Banda Aceh, 3 Juni 2010 pada umur 84 tahun)sehari sebelum meninggal dia memperoleh status WNI oleh pemerintah Indonesia.

Garis waktu

Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Marti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.

Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.

Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Daud, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal.